Training PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN Barang/Jasa) & Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi Harga dan HEA di Lingkungan SKK Migas

(Permen ESDM No. 15 Thn 2013, SK KaSKK Migas No. KEP –0042/2023  &  SE Deputi Dukungan Bisnis No. EDR-0143/SKKIH/2023)

Training PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN Barang/Jasa) & Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi Harga dan HEA di Lingkungan SKK Migas

(Permen ESDM No. 15 Thn 2013, SK KaSKK Migas No. KEP –0042/2023  &  SE Deputi Dukungan Bisnis No. EDR-0143/SKKIH/2023)

Merujuk kepada Permen ESDM No. 15 Thn 2013 tentang Pedoman Penggunaan Produk DN Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, maka telah diterbitkannya PTK 007 Rev_5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa si SKK Migas, yang dikuatkan dengan  SK Ka.SKK Migas No: KEP –0042/2023/S9 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa SKK Migas, dan  SE Deputi Dukungan Bisnis No: EDR-0143/SKKIH/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa SKK Migas.

            PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 dimaksud diterbitkan untuk memberikan landasan hukum tata laksana, pedoman pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas, serta menyamakan pola pikir dan pengertian seluruh pengelola kegiatan usaha hulu Migas di wilayah negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, agar pelaksana Pengadaan Barang/Jasa memperoleh dan mendayagunakan barang/jasa sesuai jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat yang dibutuhkan secara tepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam menunjang kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi serta menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.

            Lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di kegiatan usaha hulu Migas meliputi perencanaan pengadaan, proses Tender, manajemen Kontrak, dan pengelolaan penyedia barang/jasa. Di samping itu, dengan adanya ketentuan tentang TKDN, maka penilaian terhadap peserta pengadaan barang/jasa di SKK Migas tidak hanya dari segi teknis dan harga saja, namun juga perlu mempertimbangkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan dan BMP (Bobot Manfaat Perusahaan).

      Di dalam PTK 007 Rev-5 tersebut telah diatur juga mengenai berbagai jenis barang hasil produksi DN yang diwajibkan dalam pelaksana Pengadaan barang/jasa di SKK Migas dan juga telah ditetapkan ketentuan besarnya pemberian Preferensi Harga kepada para penyedia barang/jasa dalam pelaksana Pengadaan barang/jasa di SKK Migas.

Terlebih lagi, Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No.2 Tahun 2022 sebagai jabaran lebih lanjut dari Perpres No.16 Tahun 2018 (jo. Perpres No.12 Tahun 2021), maka ditekankan untuk segera melakukan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMK dan Koperasi, dengan mempertimbangkan tujuan, kebijakan umum, prinsip dan etika, serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Lagi pula dengan  telah   diterapkannya   pengadaan   barang   dan   jasa   secara   elektronik  (e-Procurement & e-Purchasing), yang harus sudah terlaksana mulai tahun 2023,  diharapkan dapat membantu manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pemenuhan kebutuhan akan barang atau jasa yang dapat mendukung kemajuan organisasi/perusahaan.

Mengingat pentingnya Proses Pengadaan dan Nilai TKDN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut, maka sudah sewajarnya kesemuanya ini untuk dipahami dengan baik dan mendalam oleh segenap karyawan yang terlibat dalam kegiatan usaha hulu Migas.

Guna memberikan pemahaman yang komprehensif tersebut, pilihan terbaiknya adalah mengikuti pelatihan “PTK 007 Revisi-5 Tahun 2023 (Proses Pengadaan) & Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi Harga & HEA” (yang kami selenggarakan ini).

Tujuan Pelatihan 

  1. Menjelaskan kepada peserta mengenai pentingnya pengelolaan pengadaan barang/jasa di kegiatan usaha hulu Migas dilakukan secara professional.
  2. Membekali peserta dengan berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan percepatan peningkatan perencanaan, proses dan pengendalian Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMK dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kegiatan usaha hulu Migas.
  3. Memahami tugas dan tanggung-jawab pengelola pengadaan, teknik penilaian dan kriteria pemilihan vendor, yang dikaitkan dengan adanya TKDN dan BMP dalam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Disamping itu, setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan para peserta dapat mengetahui, memahami dan mampu :

  1. Tentang apa itu TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan BMP (Bobot Manfaat Perusahaan)?,
  2. Bagaimana teknik & proses self-assessment  perhitungan TKDN Barang, Jasa, dan Gabungan barang dan jasa?,
  3. Bagaimana pengelompokan biaya KLN (Komponen LN) dan KDN (Komponen DN)?,
  4. Bagaimana proses penelusuran biaya KDN/KLN dalam penilaian TKDN?,
  5. Bagaimana teknik perhitungan BMP
  6. Bagaimana pengajuan verifikasi Sertifikat tanda sah TKDN dan BMP, serta Dokumen Pendukung apa saja yang diperlukan?.
  7. Bagaimana perhitungan dan pengisian Formulir-Formulir TKDN?, serta Formulir Penawaran tender/lelang (yaitu Form SC-19A, Form SC-19B dan Form SC-19C)?.
  8. Apa saja sanksi dan bagaimana penetapan sanksi?.
  9. Bagaimana teknik perhitungan Preferensi Harga, HEA (Harga Evaluasi Akhir), dan penetapan pemeringkatan pemenang?.
  10. Mampu menerapkan hasil pelatihan ini dalam pengelolaan pengadaan barang /jasa di masing-masing organisasi/perusahaan

Sasaran Pelatihan

Pelatihan ini sangat cocok diikuti oleh :

  • Para Manajer, Supervisor, dan Staf bagian pengadaaan, pengelolaan, pergudangan dan administrasi pengadaan dan pembelian barang dan jasa, serta
  • Personil lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya tentang pelaksanaan “PTK 007 Revisi-5 Tahun 2023 (Proses Pengadaan) & Teknik Perhitungan dan Verifikasi TKDN & BMP + Perhitungan Preferensi Harga & HEA”

Program Pelatihan 

  1. Peranan Pengadaan bagi Organisasi/Perusahaan.
  2. Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk DN (Inpres No.02/2022).
  3. Pedoman Penggunaan Produk DN di SKK Migas (Permen ESDM No. 15 /2013).
    • Tujuan peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri.
    • Bagi siapa berlakuknya ketentuan penggunaan produk Dalam Negeri.
    • Ruang lingkup ketentuan penggunaan produk Dalam Negeri.
  1. Pengantar Umum Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (Perpres No. 16/2018 jo. No. 12/2021).
    • Kebijakan dalam Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah.
    • Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah.
    • Etika Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah.
  1. Proses Pengadaan Barang/Jasa di kegiatan usaha hulu Migas (PTK.007 Rev-5 /2023 & SE Deputi Dukungan Bisnis No: EDR-0143/SKKIH/2023).
    • Tender Invitation, Prebid Meeting & Bid Submission di kegiatan usaha hulu Migas.
    • Evaluasi Penawaran pada Pengadaan Barang/Jasa di kegiatan usaha hulu Migas.
    • Jaminan pada Pengadaan Barang/Jasa di kegiatan usaha hulu Migas.
  1. Pengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat Penerapan TKDN.
  2. Konsep Self Assessment dalam Penentuan % capaian Nilai TKDN.
    • Siapa yang melakukan penilaian atas TKDN.
    • Cara penilaian Self-Assesment
  1. Konsep Perhitungan TKDN Barang, Jasa dan Gabungan barang dan jasa (Permen ESDM No. 15 Thn 2013 & PTK.007 Rev-5/2023).
    • Proses Perhitungan TKDN Barang.
    • Proses Perhitungan TKDN Jasa.
    • Proses Perhitungan TKDN Gabungan barang dan jasa.
  1. Proses Perhitungan BMP (Bobot Manfaat Perusahaan)
    • Konsep dan Pengertian BMP
    • Tujuan Utama adanya BMP.
    • Kepada siapa BMP itu diberikan.
    • Lingkup Penilaian BMP.
    • Tata Cara Perhitungan BMP.
    • Pemanfaatan Formulir Perhitungan BMP
  1. Verifikasi TKDN & BMP + Pengajuan (beserta dokumen lampirannya) dan Pemberian Sertifikat Tanda Sah (SK Dirjen Migas No.181/2014 & PTK.007 Rev-5/2023).
    • Proses Pengajuan dan Pemberian Tanda Sah TKDN dan BMP.
    • Proses Verifikasi Tanda Sah/Sertifikat TKDN dan BMP.
    • Dokumen Pendukung yang diperlukan.
    • Konsekuensi Verifikasi TKDN dan BMP.
  1. Perhitungan Preferensi Harga dan HEA, serta penetapan pemeringkatan pemenang.
    • Pengertian HEA (Harga Evaluasi Akhir).
    • Ketentuan Pemanfaatan Preferensi Harga dalam Penetapan HEA.
    • Tata Cara Perhitungan HEA dan Preferensi Harga.
    • Penetapan Pemeringkatan Akhir.
  1. Sanksi Administratif & Finansial Pelanggaran TKDN.
    • Tindakan yang dapat dikenakan sanksi.
    • Kewenangan pemberian sanksi.
    • Bentuk sanksi administratif.
    • Penetapan besarnya sanksi finansial.
  1. Studi kasus/Simulasi/Praktek Perhitungan & Games.

Target Peserta Training 

  • Pihak – Pihak terkait

Target Peserta Training 

  • KANAIDI, SE., M.Si., cSAP

Jadwal Public Training

Program Public Training diselenggarakan secara berkala. Jadwal training dapat dipilih berdasarkan kalender Public Training Johnson Indonesia dan dikonfirmasikan kembali kepada peserta sebelum pelaksanaan.

Jadwal Training:

12-13 Januari 2027 14-15 Juli 2027
05–06 Februari 2027 06-07 Agustus 2027
10–11 Maret 2027 01-02 September 2027
06–07 April 2027 14-15 Oktober 2027
18–19 Mei 2027 18-19 November 2026
08–09 Juni 2027 16-17 Desember 2026

Note: Permintaan Training Khusus (Materi, Jadwal & Lokasi Khusus) & Fixed Running – Hubungi Call / WhatsApp: 0815972 5020 

Lokasi Training

Training dapat diselenggarakan secara offline di Jakarta, Johnson Training Center, hotel, lokasi perusahaan, maupun berbagai kota di Indonesia berdasarkan kebutuhan peserta dan perusahaan. Program juga tersedia dalam format Online Training.

  • Alternatif Hotel: Ciputra Hotel, Ibis Group, Hotel Oria Jakarta, Hotel Holiday Inn, dll (Lokasi Dapat By Request)
  • Lokasi Private Training: Johnson Training Center (Komp. Daan Mogot Baru 3A/10 Jakarta Barat)

Kepastian Lokasi Training akan kami konfirmasi Kembali Kepada Peserta Training

Investasi Training

  • Offline Training Jakarta: Rp5.950.000/orang untuk 2 hari dengan minimal 3 peserta. Fasilitas meliputi seminar kit, certificate, lunch, snack dan souvenir.
  • Offline Training Luar Jakarta: Rp12.000.000/orang untuk pasti running; Rp8.500.000/orang untuk 1–5 peserta; dan Rp8.000.000/orang untuk lebih dari 5 peserta.
  • Private Onsite Training: Rp8.000.000/orang untuk 2 hari atau Rp5.950.000/orang untuk 1 hari di Johnson Training Center.
  • Online Training: Rp5.500.000/orang untuk 2 hari, pukul 09.00–16.00 WIB.

In-House Training

Johnson Indonesia menyediakan In-House Training bagi perusahaan yang membutuhkan program pengembangan Supervisor, Manager, dan Leader secara khusus. Materi, studi kasus, jadwal, jumlah peserta, serta lokasi training dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi organisasi.

Scroll to Top
Call Us Now