By /
Training Analisis UU Tipikor Pada Kasus BPD & Panduan Menjadi Saksi Ketika Di BAP

Training Analisis UU Tipikor Pada Kasus BPD & Panduan Menjadi Saksi Ketika Di BAP

 

Bidang hukum dan pembuktian Analisis UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tata kelola kredit, dugaan penyimpangan kewenangan, kerugian keuangan negara, dan konstruksi pembuktian.

Bidang investigasi dan audit Analisis dokumen kredit, alur persetujuan, transaksi, kewenangan pejabat, jejak audit, dan identifikasi indikator risiko.

Bidang pemeriksaan saksi Persiapan menghadapi pemeriksaan, teknik menjawab pertanyaan secara faktual, pemeriksaan dokumen, dan ketelitian membaca BAP sebelum ditandatangani.

Manfaat Training Analisis UU Tipikor Pada Kasus BPD & Panduan Menjadi Saksi Ketika Di BAP

  • Memahami unsur-unsur utama tindak pidana korupsi dan penerapannya dalam perkara yang melibatkan BPD.
  • Membedakan risiko bisnis perbankan, pelanggaran prosedur internal, kesalahan administratif, dan dugaan tindak pidana.
  • Mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam proses pemberian kredit, pencairan dana, pengadaan, pengelolaan aset, dan transaksi perbankan.
  • Menganalisis hubungan antara kewenangan, tindakan, keuntungan yang diperoleh, dan dugaan kerugian keuangan negara.
  • Memetakan bukti berupa dokumen, transaksi, komunikasi, keterangan saksi, dan hasil audit.
  • Memahami kedudukan saksi, hak dan kewajibannya, serta batas pengetahuan pribadi yang dapat diterangkan.
  • Mempersiapkan diri menghadapi pemeriksaan BAP tanpa mengarang, menambah, atau mengubah fakta.
  • Melakukan simulasi pemeriksaan saksi dan menelaah ketepatan isi BAP sebelum memberikan tanda tangan

Materi Training Analisis UU Tipikor Pada Kasus BPD & Panduan Menjadi Saksi Ketika Di BAP

HARI 1

Analisis UU Tipikor dalam kasus BPDc09.00–16.30 WIB

  • Kerangka hukum Tipikor dan tata kelola BPD.
  • Analisis kredit bermasalah dan penyimpangan kewenangan.
  • Penelusuran dokumen, transaksi, dan aliran dana.
  • Studi kasus dan penyusunan matriks indikasi tindak pidana.

HARI 2 Panduan menjadi saksi ketika diperiksa dalam BAP 09.00–16.30 WIB

  • Kedudukan dan hak saksi menurut hukum acara pidana.
  • Persiapan sebelum pemeriksaan penyidik.
  • Teknik menjawab pertanyaan dan menjelaskan dokumen.
  • Simulasi BAP, evaluasi, dan pemeriksaan ulang isi berita acara.\

Hari pertama — Analisis UU Tipikor pada kasus BPD

Modul 1. Kerangka hukum tindak pidana korupsi

09.00–10.00 WIB • 60 menit Pokok materi

  1. Pengertian tindak pidana korupsi dan perbedaannya dengan pelanggaran administrasi atau kebijakan bisnis.
  2. Struktur dan fungsi BPD sebagai bank pembangunan daerah.
  3. Hubungan kepemilikan daerah, penyertaan modal, pengelolaan bank, dan pertanggungjawaban pengurus.
  4. Kedudukan direksi, komisaris, komite kredit, pejabat pemutus kredit, analis, account officer, auditor internal, dan pihak debitur.
  5. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal.
  6. Hubungan antara hasil audit internal, audit eksternal, pemeriksaan regulator, dan penyidikan pidana.

Rujukan hukum utama

  • UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  • UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999.
  • UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, khususnya ketentuan BUMD.
  • UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
  • UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Database Peraturan | JDIH BPK+2

Latihan: peserta mengidentifikasi pihak yang mengambil keputusan, pihak yang melaksanakan keputusan, pihak yang mengawasi, dan pihak yang menerima manfaat dalam sebuah skenario kredit BPD.

Modul 2. Analisis unsur pasal-pasal Tipikor 10.00–11.15 WIB • 75 menit

Fokus pembelajaran adalah menguji unsur pasal berdasarkan fakta dan bukti, bukan sekadar mencocokkan suatu peristiwa dengan pasal tertentu.

Ketentuan Fokus analisis dalam kasus BPD
Pasal 2 UU Tipikor Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi, serta unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sesuai rumusan yang berlaku.
Pasal 3 UU Tipikor Tujuan menguntungkan, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan/kedudukan, serta unsur kerugian yang dipersyaratkan.
Pasal 5, 11, dan 12 Dugaan pemberian atau penerimaan suap, hadiah, atau gratifikasi dalam kondisi yang memenuhi unsur masing-masing pasal.
Pasal 18 Jenis pidana tambahan, termasuk pembayaran uang pengganti sesuai persyaratan hukum.
Pasal 20 Pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pengurus apabila unsur dan ketentuan yang berlaku terpenuhi.

Rujukan utama ketentuan tersebut adalah UU Tipikor beserta perubahannya. Penerapan setiap pasal harus memperhatikan perubahan hukum, putusan pengadilan yang relevan, dan rumusan pasal yang berlaku pada waktu perbuatan terjadi.

JDih Kemenkeu+1

Latihan analisis unsur

Peserta diberi kasus hipotetis dan mengisi empat kolom:

  • Unsur pasal yang harus dibuktikan.
  • Fakta yang telah diketahui.
  • Bukti yang mendukung atau membantah.
  • Fakta yang masih perlu diverifikasi.

Modul 3. Istirahat dan diskusi kasus 11.15–11.30 WIB • 15 menit

Modul 4. Analisis penyimpangan dalam proses kredit BPD 11.30–12.30 WIB • 60 menit

Materi rinci

  1. Proses permohonan, analisis, persetujuan, pencairan, pemantauan, dan penagihan kredit.
  2. Analisis prinsip 5C: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.
  3. Identifikasi kemungkinan penggunaan dokumen debitur yang tidak benar.
  4. Perbedaan penyimpangan SOP, kelalaian, keputusan bisnis yang berisiko, dan dugaan perbuatan pidana.
  5. Kredit kepada perusahaan terafiliasi, benturan kepentingan, konflik kepentingan, serta indikasi mark-up atau kickback.
  6. Penyimpangan nilai agunan, penilaian jaminan, pencairan bertahap, dan restrukturisasi kredit.
  7. Pemeriksaan apakah penyimpangan benar-benar berkaitan dengan keputusan, manfaat, dan kerugian yang dipersoalkan.

Dokumen yang dianalisis

  • Permohonan dan analisis kredit.
  • Nota analisis serta memorandum persetujuan.
  • Risalah komite kredit.
  • Perjanjian kredit dan dokumen jaminan.
  • Bukti pencairan dan mutasi rekening.
  • Dokumen pemantauan kredit dan penagihan.
  • Hasil penilaian agunan dan laporan audit.

Modul 5. Istirahat makan siang 12.30–13.15 WIB • 45 menit

Modul 6. Analisis kerugian keuangan negara dan hasil audit 13.15–14.15 WIB • 60 menit

Materi rinci

  1. Perbedaan nilai kredit, baki debet, kredit macet, kerugian bisnis, potensi kerugian, dan kerugian aktual.
  2. Identifikasi arus uang dan transaksi yang berkaitan dengan perkara.
  3. Analisis hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dipersoalkan dan kerugian.
  4. Perbedaan temuan audit, indikasi penyimpangan, dan kesimpulan mengenai unsur pidana.
  5. Verifikasi metodologi perhitungan kerugian, tanggal pengukuran, pembayaran kembali, agunan, dan pemulihan aset.
  6. Kedudukan laporan audit dan keterangan ahli dalam keseluruhan pembuktian.

Modul 7. Teknik investigasi dan penelusuran bukti 14.15–15.15 WIB • 60 menit

Materi rinci

  • Menyusun kronologi berdasarkan tanggal dan sumber dokumen.
  • Membuat matriks hubungan antarorang, jabatan, keputusan, perusahaan, rekening, dan transaksi.
  • Memeriksa konsistensi dokumen fisik dengan catatan sistem perbankan.
  • Menelusuri aliran dana berdasarkan data yang diperoleh secara sah.
  • Mengidentifikasi dokumen asli, salinan, metadata, dan rekaman elektronik.
  • Memastikan asal-usul, integritas, autentikasi, dan rantai penguasaan barang bukti (chain of custody).
  • Mencatat bukti yang mendukung maupun yang bertentangan dengan dugaan awal.
  • Menjaga kerahasiaan data nasabah dan membatasi akses berdasarkan kewenangan hukum.

Hasil latihan: satu kronologi perkara dan satu matriks bukti sederhana.

Modul 8. Studi kasus terpadu dan evaluasi hari pertama 15.15–16.30 WIB • 75 menit

Peserta dibagi menjadi kelompok analisis kredit, kepatuhan, investigasi, dan pemeriksaan bukti.

Setiap kelompok menyusun:

  1. Kronologi kejadian.
  2. Daftar pihak beserta peran yang harus diverifikasi.
  3. Dugaan penyimpangan dan alternatif penjelasan yang masuk akal.
  4. Unsur hukum yang relevan.
  5. Daftar dokumen dan saksi yang diperlukan.
  6. Daftar pertanyaan klarifikasi untuk melengkapi bukti.
  7. Kesimpulan sementara yang membedakan fakta terverifikasi dari dugaan.
  1. Hari kedua — Panduan menjadi saksi ketika diperiksa dalam BAP

Modul 9. Kedudukan saksi dan hukum acara pidana terbaru 09.00–10.00 WIB • 60 menit

Pokok materi

  1. Pengertian dan fungsi saksi dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
  2. Perbedaan saksi, saksi pelapor, saksi korban, ahli, tersangka, dan terdakwa.
  3. Perbedaan klarifikasi, wawancara investigatif, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan dalam kapasitas tersangka.
  4. Kewajiban memenuhi panggilan yang sah dan memberikan keterangan sesuai ketentuan hukum.
  5. Hak saksi terkait perlindungan, keamanan, pendampingan, dan kerahasiaan dalam kondisi yang diatur hukum.
  6. Risiko memberikan keterangan palsu, menyembunyikan fakta secara melawan hukum, atau menghalangi proses peradilan.
  7. Batas antara ingatan pribadi, pengetahuan berdasarkan dokumen, informasi dari orang lain, dan kesimpulan profesional.

Rujukan penting: UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut UU Nomor 8 Tahun 1981. Karena itu, panduan pemeriksaan saksi harus menggunakan KUHAP terbaru, bukan semata-mata mengandalkan kebiasaan pemeriksaan berdasarkan KUHAP lama.

Database Peraturan | JDIH BPK

Dalam perkara yang dimulai sebelum perubahan hukum atau memiliki persoalan peralihan, ketentuan peralihan perlu diperiksa secara khusus.

Modul 10. Persiapan sebelum menjalani pemeriksaan BAP 10.00–11.00 WIB • 60 menit

  1. Persiapan pribadi
  • Memahami surat panggilan, identitas pemeriksa, perkara yang relevan, dan kapasitas pemeriksaan.
  • Mencatat kronologi berdasarkan ingatan sendiri.
  • Memisahkan hal yang dilihat, didengar langsung, dilakukan sendiri, dan diketahui dari dokumen.
  • Menyiapkan dokumen yang sah untuk dibawa atau diserahkan sesuai prosedur.
  • Mengidentifikasi kemungkinan konflik kepentingan atau hubungan dengan pihak-pihak terkait.
  • Berkonsultasi dengan advokat jika terdapat risiko bahwa pertanyaan dapat mengarah pada dugaan keterlibatan pribadi.
  1. Persiapan dokumen

Dokumen yang dapat relevan dalam kasus BPD meliputi:

  • Surat tugas dan uraian jabatan.
  • SOP dan matriks kewenangan.
  • Nota dinas, disposisi, notula, dan persetujuan kredit.
  • Surat elektronik, pesan kerja, dan komunikasi relevan.
  • Dokumen transaksi dan laporan audit.
  • Dokumen yang menunjukkan batas kewenangan atau waktu keterlibatan saksi.

Modul 11. Teknik menjawab pertanyaan penyidik 11.00–12.00 WIB • 60 menit

Ini merupakan modul inti yang mengajarkan ketepatan dan kejujuran keterangan, bukan cara menghindari pertanyaan atau merekayasa jawaban.

Prinsip menjawab

  1. Dengarkan pertanyaan sampai selesai.
  2. Jawab sesuai hal yang benar-benar diketahui.
  3. Gunakan bahasa yang jelas, spesifik, dan tidak berlebihan.
  4. Bedakan fakta langsung dengan informasi dari pihak lain.
  5. Jangan menebak angka, tanggal, isi percakapan, atau maksud seseorang.
  6. Jika lupa, sampaikan bahwa tidak ingat secara jujur.
  7. Jika tidak mengetahui, sampaikan bahwa tidak mengetahui.
  8. Jika tidak memahami pertanyaan, minta agar pertanyaan diperjelas.
  9. Jika pertanyaan memuat asumsi yang tidak sesuai fakta, jelaskan bagian yang tidak tepat.
  10. Jika perlu memeriksa dokumen, nyatakan bahwa jawaban membutuhkan verifikasi dokumen.
  11. Jangan mengubah keterangan agar sesuai dengan keterangan saksi lain.
  12. Jangan menganggap pertanyaan penyidik sebagai bukti bahwa suatu dugaan sudah terbukti.

Modul 12. Istirahat makan siang 12.00–12.45 WIB • 45 menit

Modul 13. Pemeriksaan dokumen dan pertanyaan menjebak secara faktual 12.45–13.45 WIB • 60 menit

Materi rinci

  • Menghadapi pertanyaan yang mencampurkan fakta dengan asumsi.
  • Menjelaskan perbedaan tanda tangan, paraf, rekomendasi, persetujuan, dan pelaksanaan keputusan.
  • Menjelaskan perbedaan melihat dokumen asli, salinan, tangkapan layar, dan laporan yang dibuat pihak lain.
  • Menyikapi pertanyaan berulang atau pertanyaan yang mengandung istilah hukum yang tidak dipahami.
  • Menjelaskan batas kewenangan jabatan secara akurat.
  • Menghindari kesimpulan mengenai niat seseorang tanpa dasar pengetahuan yang memadai.
  • Mengoreksi kesalahan pemahaman atau kekeliruan jawaban ketika menyadarinya.
  • Menjelaskan perbedaan pendapat profesional dengan fakta yang dapat dibuktikan.
  • Dasar pengetahuan.
  • Dokumen pendukung.
  • Batas pengetahuan.
  • Informasi yang masih perlu diverifikasi.

Modul 14. Membaca, memeriksa, dan menandatangani BAP 13.45–14.45 WIB • 60 menit

Pokok materi

  1. Memahami fungsi BAP sebagai dokumentasi pemeriksaan.
  2. Memeriksa kembali nama, tanggal, waktu, jabatan, dan identitas pihak.
  3. Memastikan pertanyaan dan jawaban tidak mengubah maksud keterangan.
  4. Memeriksa istilah teknis perbankan, angka transaksi, tanggal persetujuan, dan nomor dokumen.
  5. Memastikan keterangan yang bersumber dari dokumen tidak ditulis seolah-olah merupakan pengamatan langsung.
  6. Memastikan perbedaan antara tidak tahu, tidak ingat, tidak melihat, dan tidak dapat memastikan tetap terjaga.
  7. Meminta koreksi atau pencatatan yang sesuai jika terdapat kekeliruan atau bagian yang belum lengkap.
  8. Memahami prosedur yang berlaku jika saksi belum dapat menyetujui isi BAP.

Modul 15. Simulasi pemeriksaan saksi dalam perkara BPD 14.45–15.45 WIB • 60 menit

Metode pelaksanaan simulasi

  • Satu peserta berperan sebagai pemeriksa.
  • Satu peserta berperan sebagai saksi.
  • Satu peserta menjadi pengamat ketepatan keterangan.
  • Pengamat mencatat jawaban yang bersifat spekulatif, tidak konsisten, atau melampaui pengetahuan saksi.
  • Instruktur memberikan umpan balik atas ketepatan fakta, kejelasan jawaban, dan pemahaman prosedur.

Modul 16. Evaluasi akhir dan rencana tindak lanjut 15.45–16.30 WIB • 45 menit

Peserta mengerjakan evaluasi akhir yang mencakup:

  1. Identifikasi unsur hukum dari kasus hipotetis.
  2. Analisis perbedaan kredit bermasalah dan dugaan tindak pidana korupsi.
  3. Penyusunan kronologi serta matriks bukti.
  4. Simulasi menjawab lima pertanyaan pemeriksa.
  5. Pemeriksaan contoh BAP yang mengandung kesalahan penulisan keterangan.
  • Dokumen kredit hipotetis untuk keperluan analisis.
  • Contoh nota analisis, notula rapat, dan persetujuan kredit.
  • Contoh mutasi transaksi dan ringkasan hasil audit.
  • Lembar kerja kronologi dan matriks pembuktian.
  • Contoh pertanyaan pemeriksaan saksi.
  • Contoh BAP simulasi untuk latihan pemeriksaan dan koreksi.
  • Checklist persiapan pemeriksaan dan pemeriksaan akhir BAP.
  • Soal evaluasi awal dan akhir.

Metode Training

  • Presentasi dan pembahasan regulasi.
  • Diskusi interaktif.
  • Studi kasus

Target Peserta

Para Pihak Yang membutuhkan

Team Trainer Johnson Indonesia

  • R. Hendro ST.
  • Trainer expert lainnya di bidang INI

Jadwal Training Analisis UU Tipikor Pada Kasus BPD & Panduan Menjadi Saksi Ketika Di BAP

 

07–08 Januari  30–31 Juli 
05–06 Februari  10–11 Agustus 
10–11 Maret  01–02 September 
06–07 April  01–02 Oktober 
18–19 Mei  03–04 November 
08–09 Juni  02–03 Desember 

Catatan: Jadwal dapat disesuaikan atau direquest untuk kebutuhan perusahaan dan program in-house training.

Fee Investasi Training

Offline Training Jakarta

Rp 8.000.000/orang – 2 hari training.

  • Minimal mengirimkan 3 peserta untuk kepastian running di hotel.
  • Termasuk Seminar Kit.
  • Certificate.
  • Lunch.
  • Snack.
  • Souvenir.

Offline Training Luar Kota Jakarta

  • Rp12.000.000/orang – Pasti Running.
  • Rp8.500.000/orang – Pengiriman 1–5 peserta.
  • Rp8.000.000/orang – Pengiriman di atas 5 peserta.

Termasuk Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack dan Souvenir.

Private Onsite Training

  • Rp8.000.000/orang / 2 Hari – Pasti Running.
  • Lokasi: Training Center Johnson Indonesia.
  • Termasuk Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack dan Souvenir.

Online Training

Rp 6.500.000/orang – 2 hari training, pukul 09.00–16.00 WIB.

Topik Lainnya Training Analisis UU Tipikor Pada Kasus BPD & Panduan Menjadi Saksi Ketika Di BAP

Daftar Training Analisis UU Tipikor Pada Kasus BPD & Panduan Menjadi Saksi Ketika Di BAP

Johnson Indonesia menyediakan program dalam format Public Training, Online Training, Private Training dan In-House Training yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Johnson Indonesia – Training Provider Since 2002

Scroll to Top
Call Us Now